SUMATERA BARAT — Nagari Salimpek, Kabupaten Solok, mengikuti presentasi Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilaksanakan di BRMP Sumatera Barat, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh lima nagari dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya evaluasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan nagari.

Kelima nagari yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Nagari Salimpek, Nagari Koto Besar, Nagari Sungai Rumbai, Nagari Air Haji Barat, dan Nagari Sungai Pua.

Dalam kegiatan tersebut, Nagari Salimpek didampingi oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok. Kehadiran pendampingan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan Nagari.

Presentasi materi Nagari Salimpek disampaikan secara langsung oleh Wali Nagari Salimpek, Muhammad Riza, S.P. Ia didampingi oleh Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, serta operator yang turut mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi nagari.

Keikutsertaan Nagari Salimpek dalam E-Monev PPID ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan nagari yang transparan, akuntabel, dan informatif. Melalui evaluasi tersebut, pengelolaan informasi publik diharapkan semakin tertata sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Nagari Salimpek untuk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Sinergi antara pemerintah nagari dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok diharapkan dapat terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik serta mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mengikuti presentasi E-Monev PPID tingkat Provinsi Sumatera Barat, Nagari Salimpek terus mengambil bagian dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari.